Rakor Monitoring Penyusunan Dokumen Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dan Sosial untuk Pencegahan Stunting di Kabupaten Semarang Tahun 2025

Semarang, 10 Februari 2025 – Bertempat di Bapperida Kab. Semarang, hari ini telah diselenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) penting dalam rangka penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Semarang. Rakor ini dihadiri oleh Tim Penyusun RPKD Kab. Semarang.

Rakor dibuka oleh Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Semarang. Beliau menegaskan bahwa RPKD bukan hanya sekadar dokumen formal, melainkan sebuah komitmen bersama untuk merumuskan strategi dan program yang efektif, terukur, dan berkelanjutan dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Sesi inti Rakor dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai kerangka acuan dan metodologi penyusunan RPKD oleh tim teknis. Dalam pemaparan tersebut, dijelaskan secara rinci tentang pentingnya data yang akurat dan terpilah sebagai dasar identifikasi akar masalah kemiskinan, serta perumusan program yang tepat sasaran. Peserta Rakor diajak untuk memahami berbagai dimensi kemiskinan yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan infrastruktur dasar.

Diskusi interaktif menjadi bagian krusial dalam Rakor ini. Para peserta aktif memberikan masukan, saran, dan perspektif dari berbagai sudut pandang. Tim teknis mempresentasikan program-program unggulan yang telah dan akan dilaksanakan dalam mendukung penanggulangan kemiskinan di sektor masing-masing, seperti program pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses kesehatan, perluasan kesempatan kerja, dan pembangunan infrastruktur pedesaan. Akademisi memberikan pandangan mengenai teori dan best practice dalam penanggulangan kemiskinan dari berbagai daerah, sementara organisasi masyarakat sipil berbagi pengalaman langsung di lapangan serta mengemukakan aspirasi masyarakat yang perlu diakomodasi dalam RPKD.

Beberapa poin penting yang mengemuka dalam diskusi antara lain:

• Optimalisasi data terpadu untuk menghindari duplikasi program dan memastikan bantuan tepat sasaran.
• Pentingnya pelibatan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan program penanggulangan kemiskinan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.
• Pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM sebagai salah satu pilar utama pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan masyarakat.
• Penguatan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam alokasi anggaran dan pelaksanaan program.
• Fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Rakor ini berhasil menghasilkan kesepakatan awal mengenai garis besar, arah kebijakan, dan program prioritas yang akan dimuat dalam Dokumen RPKD Kabupaten Semarang. Seluruh peserta berkomitmen untuk melanjutkan kolaborasi dan menyediakan data serta informasi yang diperlukan guna memperkaya substansi dokumen.

Penutupan Rakor ditandai dengan harapan besar bahwa Dokumen RPKD yang akan disusun ini tidak hanya menjadi pajangan, tetapi dapat diimplementasikan secara konsisten dan membawa dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Semarang. Langkah selanjutnya adalah pembentukan tim perumus yang lebih kecil untuk mengolah seluruh masukan dan menyusun draf RPKD yang komprehensif.